Visi dan Misi

FASE PERTAMA

Lima tahun visi misi Boyolali Pro Investasi 2010 – 2015 selanjutnya disebut visi, diawali dengan rangkaian pemikiran sebagai berikut :

  1. Bahwa “tidak pernah ditemukannya artikulasi kemiskinan oleh pemerintah”…..Sementara para penguasa sibuk dengan diskusi merumuskan artikulasi kemiskinan di hotel berbintang……. * Puisi Reality Show Fakir Miskin Kota
  2. bahwa berdasarkan hal tersebut, tugas pemimpin adalah menciptakan pekerjaan bagi masyarakat
  3. bahwa keterbatasan APBD, disikapi dengan adanya investasi
  4. bahwa Investasi sektor swasta, investasi pemerintah, dan investasi masyarakat
  5. bahwa bembangun pemerintahan kuat, bersih (memiliki akuntabilitas keuangan yang baik) dan melayani (kemudahan pelayanan masyarakat dan dunia usaha)
  6. bahwa APBD didorong untuk pemenuhan infrastruktur, penerangan jalan umum (rasa aman), air bersih (kebutuhan dasar), dan pertanian/peternakan (kemandirian pangan), melalui peningkatan belanja modal.
  7. bahwa jaminan pendidikan dan kesehatan masyarakat sehingga memiliki daya saing.

Berdasarkan rangkaian pemikiran tersebut, ditetapkan visi Boyolali Pro Investasi dengan misi :

  1. Menata Iklim Pro Investasi
  2. Penciptaan Lapangan Kerja
  3. Penguatan Pemerintahan
  4. Pemberantasan Korupsi
  5. Peningkatan Pelayanan Masyarakat
  6. Pembangunan Infrastruktur
  7. Peningkatan Penerangan Jalan Umum
  8. Peningkatan Kapasitas Layanan Air Bersih
  9. Mempertahankan Prestasi Sebagai Lumbung Padi
  10. Mewujudkan Masyarakat Sehat dan Berdaya Saing

Visi dalam tataran praktek dibagi menjadi dua, Visi Wajib yang tertuang dalam RPJMD dan Visi Tematik menyesuaikan dengan ide dan inovasi di waktu berjalan.

Dalam persepsi politik, visi adalah konsesus yang ditawarkan oleh calon pemimpin pada segenap pemilih atau pendukungnya di masa kampanye. Oleh karena itu visi menjadi alat komunikasi antara calon pemimpin dengan segenap pendukung.

Dudu Watak’e Satriyo Nek Lali Karo Pendukunge
Bukan Watak Seorang Ksatria, Jika Lupa Terhadap Pendukungnya

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam memenuhi visi adalah konsesus ini, antara lain :

Membangun Birokrasi sebagai Event Organizer yang Merdeka

Birokrasi dipahamkan sedemikian rupa terkait hal dasar bukan hanya yang menjadi fungsinya, namun perannya dalam Tim Pemerintah Kabupaten Boyolali, tentang cara mewujudkan visi, mulai anggaran, perencana, pelaksana kegiatan, investasi, pengawasan, pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Prinsip dasarnya adalah memberikan kemerdekaan berpendapat, menyampaikan ide dan kreatifitas, sehingga setiap gagasan yang mendukung visi, dapat diwujudkan.

Merdekalah,
karena kemerdekaan itu hakikat kita.
Namun ingatlah,
tak mudah mengejawantahkan kata merdeka,
jangan kau sempitkan hakekatnya
pun jangan terjebak pada keleluasaannya.
Merdeka adalah keindahan dalam bingkai tujuan,
tanpa nafsu tanpa keabadian berbatas cita-cita.
Merdekalah,
seperti beraraknya samudra awan di kaki Merapi.

Memantapkan pemahaman dan komitmen pencapaian

Pemantapan pemahaman ini selalu dilaksanakan secara berulang dan berkelanjutan dengan memperhatikan Visi/Misi.

Khusyu’, dan bersungguh sungguh pada Visi Misi

Memastikan, visi dan sepuluh misi diserap dalam bahasa birokrasi berupa RPJMD, dengan catatan :

Memastikan esensi janji politik
Teranggarkan secara terstruktur dalam APBD
Menghidari dan meminimalisir ‘jebakan birokratis’
Berpegang pada falsafah kepemimpinan dan tujuan pembangunan serta patuh pada peraturan PerUndang Undangan.
Sedikit mungkin terlibat hal teknis, dengan tetap mengendalikan kebijakan 

Meletakan Pondasi Yang Kuat

  1. Pondasi Hubungan Legislatif Eksekutif, Salah satu keberhasilannya melaksanakan janji-janji kampanye adalah adanya dukungan dari legeslatif. Kinerja legislatif diukur salah satunya dengan terbitnya perda. DPRD Kabupaten Boyolali, rata rata menerbitkan 25 perda dalam satu tahun, salah satunya Perda yang dibuat adalah Perda TKI, disamping perda difabel, bangunan gedung, perijinan dan bidang lain tentunya.
  2. Pondasi Akuntabilitas Keuangan
  3. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), prestasi yang didapat Boyolali selama empat tahun berturut-turut, opini BPK atas laporang keuangan pemerintah daerah.
  4. Non Cash Transaction (NTC), Pemerintah Kabupaten Boyolali telah menerapkan Kebijakan transaksi tidak tunai, atas belanja Modal, belanja B/J, belanja bantuan maupun belanja pegawai. Uang negara yg keluar harus diketahui kepada siapa, untuk apa, supaya tidak terjadi fiktif maupun mark up. NTC, memudahkan pengawasan, mudah ditelusuri, dapat diyakinkan,  dipastikan jumlah transaksinya, mencari tahu lengkapkah item transaksinya, serta jelaskah sumber transaksinya.
  5. Penguatan peran pengawasan (APIP), penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan dan 100% penyelesaian tindak lanjut atas temuan APIP, dan Pengawas eksternal.
  6. Pondasi Tehnologi Informasi dan Layanan
  7. Penerapan SIMDA Keuangan, guna menangani proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penyusunan anggaran, sampai dengan pelaporan keuangan daerah. Sistem ini meliputi proses pengelolaan keuangan daerah di lingkup SKPD maupun SKPKD.
  8. Penggunaan SIM BMD/Aset, guna menangani proses pencatatan Barang Milik Daerah, di lingkup SKPD maupun SKPKD.
  9. SIMPADA, guna menangani proses pelayanan pendapatan, di lingkup SKPD maupun SKPKD.
  10. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan SIM MONEV, guna menangani perencanaan dan monitoring pelaksanaan anggaran/kegiatan, di lingkup BAPPEDA.
  11. 100% E Procurement (e tendering dan e-purchasing) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
  12. Sistem informasi Perizinan dan Perizinan Secara Elektronik di BPMP2T Kabupaten Boyolali, diantaranya Aplikasi Anjungan Informasi, Aplikasi Peta Potensi, Perizinan Online, SMS Gateway, dan E – Document.
  13. Sistem Informasi Keuangan Desa, guna menangani proses pengelolaan keuangan desa, mulai dari penyusunan anggaran, sampai dengan pelaporan keuangan desa yang dirancang hingga menghasilkan Neraca Desa.
  14. Layanan call center119 adalah layanan kedua di Indonesia setelah Jakarta. Layanan ini aktif selama 24 jam. Lewat call center ini masyarakat bebas bertanya, berkonsultasi, atau meminta bantuan untuk masalah kegawatdaruratan.

FASE KEDUA

Tahap kedua, visi misi Boyolali Pro Investasi 2016 – 2021 selanjutnya disebut visi, diawali dengan rangkaian pemikiran sebagai berikut :

  1. Bahwa Pro Investasi perlu dilanjutkan dan mengingat membangun tidak bisa hanya mengandalkan APBD, penyediaan lapangan kerja seluas luasnya adalah kunci kesejahteraan.
  2. Bahwa air, infrastuktur (dasar dan penunjang) dan ekonomi adalah kebutuhan dasar pembangunan. Pada akhirnya harus diseimbangkan dengan Infratruktur sosial atau Ketersediaan sarana dan sistem pemeliharaan fakir, miskin anak terlantar sebagaimana amanah konstitusi.
  3. Bersih sistem pemerintahannya, dan bersih masyarakatnya adalah sesuatu yang sangat diharapkan. Bahwa korupsi itu berangkat dari sistem yang buruk, dampak dari resiko kesejahteraan masyarakat dan aparatur. Selain itu menumbuhkan budaya hidup bersih, pengelolaan tata ruang yang baik bagi kelestarian lingkungan hidup, perlu terus dijaga seiring dengan tumbuhnya industri.
  4. Bahwa pada akhirnya pembangunan bermuara pada Sumber daya manusia produktif, kreatif dan berdaya saing.
  5. Bahwa Menjaga Tradisi Pertanian sebagai daerah lumbung padi dan pangan nasional harus terus dipertahankan dan dikembangkan, berdaya saing internasional, dan berkontribusi bagi perekonomian bangsa untuk menyejahterakan masyarakat
  6. Bahwa menjaga tradisi Boyolali Kota Susu dan Icon Sapi Boyolali atau sebagai daerah penghasil daging, pengembangan produksi perikanan darat serta sektor peternakan lainnya adalah sesuatu yang prioritas.
  7. Menuju tata kelola yang lebih baik, lebih maju dan berteknologi menuju e gov atau Smart City

Berdasarkan rangkaian pemikiran tersebut, ditetapkan visi Boyolali Pro Investasi dengan misi :

  1. Boyolali, melanjutkan semangat Pro Investasi
  2. Boyolali membangun untuk perubahan
  3. Boyolali, bersih, berintegritas, sejahtera
  4. Boyolali, sehat, produktif dan berdaya saing
  5. Boyolali, lumbung padi dan pangan nasional
  6. Boyolali kota susu, produsen daging dan hasil ternak/perikanan
  7. Boyolali, lebih maju dan berteknologi

Pada pembangunan fase kedua ini, mimpi dan Implementasi Boyolali di rangkum dalam tiga hal yakni :

  1. Boyolali Green City, (Boyolali Ijo Royo Royo, Ruang Terbuka Hijau, Koridor hijau, Simpang Lima, Pengawasan industri bebasis TI, Industrial Award, eHouse di Kebun Raya Indrokilo)
  2. Boyolali Water City, (Tinggalkan Mata Air, Bukan Air Mata dengan satu Miliar pohon, konservasi pohon langka, 1 desa 1 embung, Revitalisasi irigasi teknis, Insentif pajak bagi pertanian, Kawasan wisata dll)
  3. Boyolali Smart City

Membangun infrastruktur yang memadai dan pengembangan tatakelola data yang memadai, dengan prinsip efektifitas bagi pelayanan dan kinerja pemerintahan dan bermanfaat masyarakat bagi masyarakat.

  1. Sistem Keuangan – perencanaan – pengendalian – pengawasan – pembayaran dan pajak – aset dan pemanfaatan serla pelaporan sesuai standar akuntansi
  2. Data Center dan Scurity sistem
  3. Paperless/Lesspaper dan Telepon Gratis
  4. Single Identitas dan tanda tangan digital
  5. Layanan Masyarakat 119
  6. Layanan Investasi PTSP
  7. Komodita dan Pangan Info
  8. Sistem data kependudukan
  9. Vadidasi data ganda, terbit tanpa permohonan, pemanfaatan lanjutan untuk kesbangpolinmas, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, NTCR – kelahiran (NIK), dewasa (KTP), Meninggal Dunia, disinkronisasi dengan RT, RW, Desa/Kelurahan, Puskesmas dan tatakelola infrastruktur sosial lainnya, dan berbagai pengembangannya terkait ekonomi dan perdagangan.

Kategori

Informasi Terbaru

Video Terbaru

Back to Top