SEMUA PERUSAHAAN DI BOYOLALI SANGGUP BAYAR SESUAI UMK

SEMUA PERUSAHAAN DI BOYOLALI SANGGUP BAYAR SESUAI UMK
Posted in Informasi
Posted on: December 28th, 2016 Oleh Administrator

BOYOLALI– Di Kabupaten Boyolali tidak ada perusahaan yang  keberatan untuk membayar karyawannya sesuai dengan Upah Minimum  Kabupaten Boyolali sebesar Rp 1.519.289.   Kepala Dinas Sosial Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi/ Dinsosnakertran  Kabupaten Boyolali, Purwanto  melalui  Kepala Bidang  Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja , Joko Santoso, Rabu (28/12) menegaskan Pemberian tenggang waktu penangguhann kepada perusahaan hingga H- 10 tahun 2017 atau hingga 21 Desember 2016, ternyata tidak ada satupun perusahaan di Boyolali yang keberatan  untuk membayar karyawan sesuai  dengan besaran UMK tahun 2017. Artinya semua perusahaan  di kota susu Boyolali, baik  perusahaan besar, sedang dan perusahaan kecil  per Januari 2017 mendatang wajib membayar  karyawan  sesuai dengan besaran  UMK  tahun 2017.  Pembayaran Upah karyawan sesuai dengan UMK itu diberikan kepada  karyawan yang memiliki masa kerja hingga 1 tahun atau 12 bulan. Bagi karyawan yang memiliki masa kerja  lebih dari 12 bulan , maka pembayaran upah oleh perusahaan didasarkan struktur skala upah yang diatur dalam peraturan perusahaan. “ Mengacu  PP 78 tahun 2015 seluruh perusahaan  harus  menyusun skala upah “ katanya. . Jika perusahaan tidak menyusun   skala upah , perusahaan bisa dikenai  sanksi administrative yang berupa pencabutan dan pembekuan oleh pejabat yang berwenang  seperti Bupati maupun Gubernur .

Ditegaskan, perusahaan bisa menjajukan penangguhan keberatan ke Gubernur Jawa Tengah  dengan melampirkan laporan keuangan  perusahaan selama 2 tahun berturut – turut .  Namun hingga batas waktu tanggal 21 Desember  2016 tidak ada perusahaan di Boyolali yang mengajukan penangguhanUMK.  Selain itu perusahaan yang  mengajukan kebartan lanjut Joko Santoso  perusahaan siap diaudit  oleh Akuntant public independent  serta mendapat persejuan dari karyawan perusahaan yang bersangkutan  bahwa perusahaan mengajukan  keberatan atas pembayaran UMK tahun 2017.  “ Jadi pengajuan penangguhan  keberatan UMK ke gubernur, karyawan harus mengetahuinya , jangan sampai terjadi  pengajuan penangguhan keberatan UMK , karyawan tidak tahu “ tegas Joko  Santoso.  Menurut Joko Santoso , hasil penangguhan keberatan membayar UMK tahun 2017 itu merupakan kewenangan Gubernur  Jawa Tengah. Penanguhan keberatan UMK iitu bukan berarti bukan  tidak membayar sesuai UMK , namun ada kesanggupan dari Perusahaan untuk membayar  pada bulan berikutnya sesuai dengan besaran UMK tahun 2017.

Kategori

Informasi Terbaru

Video Terbaru


Back to Top