SELEKSI PTP BOYOLALI BEBAS PUNGLI DAN JUAL BELI JABATAN

SELEKSI PTP BOYOLALI BEBAS PUNGLI DAN JUAL BELI JABATAN
Posted in Informasi
Posted on: January 27th, 2017 Oleh Administrator

BOYOLALI – Dalam rangka menata pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) atau setingkat pejabat eselon II, Pemerintah Kabupaten Boyolali (Pemkab) Boyolali melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Boyolali menggelar seleksi penataan pejabat PTP. Seleksi dimaksudkan untuk memperoleh pejabat yang sesuai dengan kompetensinya. Disampaikan Kepala BKP2D Boyolali, Karsino, di kantornya, Jumat (27/1), “Pemkab Boyolali menggelar seleksi untuk menentukan pejabat sesuai bidang keahlian dan kompetensinya”.

Panitia seleksi (Pansel) dibentuk langsung oleh Bupati Boyolali, yang melibatkan berbagai unsur diantaranya unsur akademisi masuk Pansel. Hal itu juga untuk menjawab isu jual beli jabatan yang selalu ditujukan kepada daerah. “Seleksi PTP di Boyolali dijamin bersih dari pungutan liar dan jual beli jabatan karena juga mengundang akademisi,” imbuh Karsino. Selain dari kalangan akademisi, Pansel juga melibatkan unsur pemerintahan dan profesional.

Tahapan seleksi ini telah dimulai dengan sosialisasi dan saat ini dilakukan tes wawancara yang diikuti 28 pejabat eselon II yang meliputi Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Staf Ahli Bupati, dan Sekretaris DPRD. Kemudian tahapan selanjutnya yakni uji kompetensi, dan menulis makalah. Dalam tahapan tes wawancara untuk mensinkronkan antara visi misi peserta seleksi dengan visi misi Bupati.

Dalam mengikuti seleksi ini, peserta dituntut untuk memahami tugas dan tanggungjawabnya. Penguasaan manajerial tidak melulu hanya di lingkup OPD yang dipimpin, namun juga harus memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Pejabat dituntut inovatif tanpa perlu melewati koridor peraturan yang ada,” pungkas Karsino.

Hasil akhir seleksi diperkirakan bisa diketahui pada awal bulan Februari. Saat ini masih terdapat tiga jabatan pimpinan OPD yang masih kosong. Pimpinan OPD tersebut berada di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Kategori

Informasi Terbaru

Video Terbaru


Back to Top