PNS DIIMBAU GUNAKAN ELPIJI NON-SUBSIDI

Posted in Informasi
Posted on: August 17th, 2017 Oleh Administrator
BOYOLALI : Kelangkaan elpiji 3 kg yang terjadi belakangan ini, diduga dipicu karena penggunaan elpiji bersubsidi tidak sesuai dengan peruntukannya. Terkait ini, masyarakat mampu diimbau untuk menggunakan elpiji non subsidi 5,5 kg, terutama para PNS aparatur pemerintah.
Demikian diungkapkan Communication and Relations Officer PT Pertamina Jawa Bagian Tengah, Muslim Darmawan, Kamis (17/8). Ditegaskannya, elpiji 3 kg peruntukannya hanya bagi masyarakat miskin. Sedangkan bagi masyarakat mampu, sudah disediakan gas non-subsidi yang saat ini bisa mudah didapatkan di pasaran.
“Tiap pangkalan wajib menyediakan tabung 5,5 kg, di minimarket-minimarket juga sudah ada,” ungkap dia.
Sekalipun demikian diakuinya, penggunaan gas non-subsidi tersebut saat ini sebatas alternatif. Meski demikian, tabung gas elpiji 5,5 kg ini menurut dia dijamin lebih aman dan harganya terjangkau.
Terkait penggunaan gas elpiji 5,5 kg ini, Muslim mengatakan pihaknya sudah mulai MoU dengan sejumlah pemerintah daerah untuk role model. Kerjasama tersebut untuk mendeklarasikan komitmen penggunaan elpiji non subsidi, utamanya bagi para PNS.
“Gas elpiji 3 Kg itu untuk warga miskin saja, bagi PNS kami harapkan bisa menjadi role model penggunaan elpiji non subsidi,” papar dia.
Saat ini, deklarasi penggunaan elpiji non subsidi tersebut di antaranya sudah dilakukan di Solo, Klaten, Karanganyar, dan dalam waktu dekat direncanakan dengan Pemkab Boyolali. Dengan adanya deklarasi dan dukungan dari aparatur pemerintah, diharapkan peruntukkan elpiji bersubsidi akan tepat sasaran.
Lebih lanjut dikatakan Muslim, kelangkaan elpiji 3 Kg terjadi bukan karena adanya pengurangan kuota, melainkan adanya penggunaan yang tidak sesuai peruntukkannya. Terkait ini, diakuinya pihaknya tidak bisa melakukan pengawasan distribusi hingga tingkat pengecer.
Menurut Muslim, pengawasan distribusi oleh Pertamina sesuai kewenangan hanya sampai pada agen. Sedangkan pengawasan hingga tingkat pengecer, dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. (AR)

Kategori

Informasi Terbaru

Video Terbaru


Back to Top