PEMKAB BOYOLALI RESPONS CEPAT  TEMUAN DAN REKOMEDASI BPK ATAS LKPD TAHUN 2015

PEMKAB BOYOLALI RESPONS CEPAT  TEMUAN DAN REKOMEDASI BPK ATAS LKPD TAHUN 2015
Posted in Headline
Posted on: May 4th, 2017 Oleh Administrator

BOYOLALI – Komitmen tinggi terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali untuk mewujudkan kinerja yang baik. Salah satu langkah dilakukan dengan merespons cepat atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Menurut data yang diterima dari Inspektorat Kabupaten Boyolali, BPK telah memeriksa LKPD tahun 2015 pada 604 entitas yang diperiksa pada tahun 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, terdapat 10 entitas yang telah selesai menindaklajuti rekomendasi BPK pada periode yang sama salah satunya adalah Pemkab Boyolali. Sementara sembilan entitas lainnya yakni, Dewan Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Koordinasi Penanam Modal, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta Pemkab Lampung Barat, Pemkab Pringsewu, Pemkot Bima, dan Pemkab Lamandau.

Rekomendasi BPK terhadap LKPD tahun 2015 Pemkab Boyolali terdapat 16 temuan, 37 rekomendasi. Dari rekomendasi tersebut terbagi dalam 32 dari sisi administrasi dan lima sisi finansial yang telah selesai ditindaklanjuti 100 %.

 “Temuan BPK sudah turun sekitar bulan Mei dan harus ditindaklanjuti sampai dengan Desember dan sudah selesai 100 persen,” ungkap Inspektur Inspektorat Kabupaten Boyolali, Masruri di ruang kerjanya, Kamis (4/5).

 Langkah percepatan yang dilakukan Inspektorat, tambah Masruri, diawali dengan langkah koreksi internal (KI) atas temuan BPK tersebut. Kemudian proses langkah selanjutnya dengan membuat rencana aksi penyelesaian tindaklanjut.

 “Penyelesaian tindaklanjut dilakukan atas rekomendasi Bupati yang selanjutnya dikirim OPD untuk ditindaklanjuti,” terang Masruri. Selain itu pihaknya juga mengundang OPD dengan pemberian klinik berupa penjelasan atas temuan tersebut. Bahkan Inspektorat secara aktif mendatangi langsung OPD yang bersangkutan. Langkah-langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pendampingan sampai dengan penyelesaian temuan.

 “Setelah ada rekomendasi BPK terus kita adakan KI dan ditindaklanjuti untuk mengejar target, bahkan sampai Agustus hampir selesai,” ungkap Masruri.

 Usaha keras Inspektorat tersebut dilakukan untuk memaksimalkan penyelesaian, sehingga OPD yang sudah bisa menindaklanjuti akan diberikan surat pemberiatahuan dan ucapan terima kasih sebagai penghargaan atas usaha OPD tersebut.

 Dari KI yang dilakukan Inspektorat, diharapkan tidak terdapat lagi temuan yang sama pada tahun berikutnya. Guna mendukung hal tersebut, Inspektorat mengambil langkah dengan bersosialisasi kepada OPD di Boyolali.

 “Kita datangi OPD, diberi penjelasan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Saber Pungli, kode etik pegawai dan SOP,” imbuh Masruri. Langkah tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahanan bagaimana cara kerja sebagai ASN sesuai dengan peraturan.

 Sebagai informasi, selain diperiksa BPK Pemkab Boyolali juga telah diperiksa BPKP dengan hasil 29 temuan, 37 rekomendasi yang terdiri dari 29 rekomendasi administrasi dan delapan rekomedasi finansial). Sementara pemeriksaan dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan 26 temuan dan 30 rekomendasi yang terbagi dalam 27 adminstrasi dan tiga finansial.

 ”Baik dari BPK, BPKP maupun Inspektorat Provinsi semua telah ditindaklanjuti 100 %,” tandas Masruri

Kategori

Informasi Terbaru

Video Terbaru


Back to Top