PEMKAB BOYOLALI DORONG AKREDITASI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

PEMKAB BOYOLALI DORONG AKREDITASI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
Posted in Headline
Posted on: April 12th, 2017 Oleh Administrator
BOYOLALI : Pemkab Boyolali melalui Dinas Sosial (Dinsos) terus mendorong agar seluruh lembaga kesejahteraan sosial (LKS) yang ada di Boyolali bisa terakreditasi. Pasalnya, saat ini baru dua LKS yang terakreditasi.
Di Boyolali menurut Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos Boyolali, Hanik Qoiyimah, terdapat 30 LKS yang terdiri dari 17 panti asuhan dan satu panti Wreda, serta 12 lembaga sosial lainnya. Sesuai dengan tugas dan fungsinya (Tupoksi), LKS-LKS tersebut memberikan pelayanan sosial ke masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
“Saat ini baru dua LKS yang terakreditasi, tetapi tahun ini nanti ada beberapa LKS yang sudah akan terakreditasi,” ungkap Hanik.
Terkait keberadaan LKS-LKS tersebut, Hanik mengatakan pihaknya terus melakukan monitoring dan pengawasan. Selain itu pihaknya juga terus melakukan sosialisasi dan evaluasi atas keberadaan LKS-LKS tersebut.
Langkah ini dilakukan agar LKS mampu menjalankan tugasnya sesuai Tupoksi, memberikan manfaat kepada masyarakat di bidang sosial. Di sisi lain, monitoring dilakukan juga untuk mengantisipasi adanya LKS fiktif. Sehingga monitoring dan pengawasan ketat diterapkan pada LKS, yang di antaranya merupakan pondok pesantren, panti asuhan, maupun lembaga sosial dan organisasi lainnya yang bergerak di bidang sosial di Boyolali.
“Karenanya kami terus mendorong untuk akreditasi,” ujar Hanik.
Dorongan tersebut di antaranya dilakukan dengan melakukan inventarisasi kebutuhan sejumlah lembaga sosial, di antaranya seperti kekurangan sumber daya manusia, sumber dana, dan sebagainya.
Monitoring atau pengawasan ini menurut Hanik, terus dilakukan secara berkala. Sehingga melalui monitoring dan evaluasi ini akan diketahui mana saja LKS yang sudah berjalan baik dan LKS yang kegiatannya belum sesuai ketentuan.
Hanik menegaskan, jika pihaknya menemukan LKS fiktif, maka pihaknya tak segan memprosesnya langsung sesuai ketentuan berlaku. Proses yang dimaksud di antaranya proses administrasi hingga jalur hukum.
“Harapan kami pengurus LKS dapat memberikan pelayanan yang baik, jangan sampai ada LKS yang hanya ada namanya saja,” tegas Hanik. ()

Kategori

Informasi Terbaru

Video Terbaru


Back to Top