PEMANDANGAN FRAKSI TETANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2016

PEMANDANGAN FRAKSI TETANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2016
Posted in Informasi
Posted on: June 7th, 2017 Oleh Administrator

BOYOLALI – Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali 2016 disampaikan Fraksi pada Rapat Paripurna di Ruang Sidang, Kator DPRD Kabupaten Boyolali, Rabu (7/6). Rapat Paripurna dihadiri Wakil Bupati M. Said Hidayat, Ketua DPRD Paryanto, para Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Forkopinda serta sejumlah Kepala OPD, Camat se Kabupaten Boyolali.

Perwakilan fraksi Gerindra, Tiyono terkait dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, sebelumnya kami mengucapkapkan selamat yang dimana Pemerintah Kabupaten Boyolali mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Senada dengan Tiyono, Bambang Suwanto wakil dari Fraksi Amanat Bangsa dan Demokrat (ABAD), juga mengucapkan selamat atas diraihnya opini WTP terkait laporan keuangan tahun anggaran 2016 yang dimana opini WTP ini telah di capai Pemerintah Kabupaten Boyolali selama 6 (enam) tahun berturut-turut.

Bambang menambahkan, realisasi APBD tahun 2016 yang disampaikan oleh Kepala Daerah adalah Pendapatan 1 Triliyun lebih; Belanja Rp.2 Triliyun lebih defisit Rp.63 Milyar lebih; Pembiayaan Penerimaan Rp.236 Milyar lebih Pengeluaran Rp.29 Milyar lebih surplus Rp 206 Milyar lebih; Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan atau Silfa Rp.143 Milyar lebih, laporan Realisasi Anggaran tahun 2016 tertuang silfa sebesar Rp.143,82 Milyar lebih, jumlah ini lebih kecil atau lebih baik dari pada silfa tahun 2015 sebesar Rp.235,731 Milyar sedangkan tahun 2014 sebesar Rp.162,44 Milyar lebih.

Menurut bambang “Menurunnya silfa perlu terus diupayakan sehingga professionalisme organisasi dan efektifitas tata kerja dalam eksekusi anggaran dapat benar benar terwujud”.

Fraksi PDI Perjuangan, Eka Wardaya juga memberikan ucapan selamat atas pemberian oleh BPK RI atas mendapatkannya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali berturut-turut.

Eka menambahkan WTP tahun ke enam ini ternyata juga relative lebih baik dibandingkan dengan kinerja PAD dari tahun-tahun sebelumnya, kinerja PAD yang lebih baik itu tercermin pada tingkat pencapaian PAD Tahun 2016 mencapai 106,98% merupakan satu-satunya sumber pendapatan daerah yang dapat mencapai target.

Sementara di kesempatan yang sama,

Pandangan umum dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) Hanung Kusuma Prabowo, fraksi Golongan Karya (Golkar) juga mengucapkan selamat atas opni WTP untuk yang keenam kalinya untuk pemerintah Kabupaten Boyolali,

“WTP ini sekaligus menjadi kado terindah untuk Kabupaten Boyolali di hari jadinya yang ke 170”. Pungkas Hanung.

Selain itu menambahkan, Hanung menanyakan tentang uraian kegiatan dimana pada tahun 2016 lalu bahwa Pemkab Boyolali bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah untuk melakukan pendampingan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Hal lain Fraksi Golongan Karya (Golkar) juga menyoroti tentang PAD Kabupaten Boyolali bahwa PAD Kabupaten Boyolali tahun 2016 sebesar Rp.251 Milayar lebih meningkat dari pada PAD 2015 sebesar Rp.260 Milyar lebih atau meningkat 12.14% jika disandingkan dengan diukur dengan presentase antara target dan realisasinya terjadi penurunan, pada tahun 2015 dari target sebesar Rp.292 Milyar lebih terealisasi sebesar Rp.260 Milyar lebih atau 107,41% pada tahun 2016 dari target sebesar Rp.275 Milyar terealisasi sebesar Rp.292 Milyar 106.97%.

Kategori

Informasi Terbaru

Video Terbaru


Back to Top