MONITORING UMK DINKOPNAKER PANTAU PERUSAHAAN

MONITORING UMK DINKOPNAKER PANTAU PERUSAHAAN
Posted in Informasi
Posted on: February 7th, 2017 Oleh Administrator

BOYOLALI : Jajaran Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja (Dinkopnaker) Boyolali melangsungkan monitoring pelaksanaan upah minimum kabupaten (UMK) Boyolali tahun 2017 ke puluhan perusahaan formal yang ada di Kota Susu.
Monitoring dilakukan pada dua pekan pertama bulan Februari, bertepatan dengan pembayaran gaji atau upah pertama tahun 2017. Sedikitnya 70 perusahaan formal menjadi sasaran monitoring yang dilakukan Dinkopnaker, untuk memastikan perusahaan membayarkan upah sesuai ketetapan UMK. Sesuai ketentuan, besaran UMK 2017 Boyolali sebesar Rp 1.519.289.
Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinkopnaker, Joko Santoso, mengatakan monitoring akan dilangsungkan mulai Senin (6/2) hingga dua pekan ke depan. Selain jadwal monitoring pada 70 perusahaan tersebut, Dinkopnaker juga menargetkan akan melakukan pengawasan pada perusahaan-perusahaan lainnya.
“Target pengawasan 70 perusahaan formal yang ada di Boyolali untuk dua pekan ini yang terjadwal. Di luar itu kami juga melakukan pengawasan, namun dengan waktu yang tidak terjadwal pada pekan berikutnya,” terang dia.
Dijelaskan Joko, pengawasan terhadap sejumlah perusahaan ini untuk memastikan penerapan UMK 2017 yang sudah ditetapkan Gubernur Jateng. Jika dalam monitoring ini pihaknya menemukan ada perusahaan yang tidak mematuhi besaran UMK sesuai ketentuan, dengan tegas akan dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan.
Sanksi tersebut bisa meliputi sanksi pembinaan, sanksi administrasi, pembekuan izin usaha, hingga pencabutan izin usaha. Namun sejauh ini dari beberapa perusahaan yang sudah dimonitor, antara lain tiga di wilayah Kecamatan Nogosari, pihaknya belum menemukan adanya perusahaan yang membayar di bawah UMK.
“Justru dari perusahaan yang sudah dimonitor kemarin, upah atau gaji yang dibayarkan melebihi dari ketentuan UMK Boyolali,” terang dia.
Sehingga pihaknya pun menyatakan apresiasi dan berharap seluruh perusahaan bisa mematuhi ketentuan UMK Boyolali 2017 yang sudah ditetapkan. Untuk mengoptimalkan pengawasan, pihaknya juga berharap agar pengawas tenaga kerja Provinsi Jateng, juga ikut melakukan monitoring ke perusahaan-perusahaan yang ada di daerah di wilayah Jateng. Termasuk di antaranya yakni turun untuk pengawasan perusahaan yang ada di wilayah Boyolali.
Joko menegaskan, pembayaran upah karyawan sesuai UMK diberikan kepada karyawan dengan masa kerja sudah 12 bulan. Sedangkan masa kerja di bawah 12 bulan, pemberian upah berdasarkan skala upah yang diatur perusahaan. Sehingga sesuai PP 78/2015, Joko menegaskan pihak perusahaan harus menyusun skala upah masing-masing.
Di sisi lain, langkah sosialisasi terkait besaran UMK 2017, Dinkopnaker juga memasang dan menempel SE maupun SK gubernur di lingkungan perusahaan. Diharapkan langkah sosialisasi ini juga dipahami seluruh karyawan dan masyarakat. ()

Kategori

Informasi Terbaru

Video Terbaru


Back to Top