MAHFUD MD : “PENCEGAHAN RADIKALISME DENGAN PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN”

MAHFUD MD : “PENCEGAHAN RADIKALISME DENGAN PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN”
Posted in Informasi
Posted on: February 9th, 2018 Oleh Administrator

BOYOLALI – Momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Berbagai upaya dilakukan untuk menjadikan situasi dalam gelaran pesta demokrasi tidak berjalan dengan baik, memanas dan imbasnya masyarakat menjadi merasa tidak aman dalam menyalurkan hak politiknya. Penggunaan isu radikalisme dan provokasi itu berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) disinyalir masih akan dimanfaatkan pihak tersebut.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali dan Polres Boyolali berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang digelar di Boyolali dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Harapan tersebut tertuang dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Polres Boyolali di Semar Resto, Rabu (7/2) malam. FGD yang dihadiri jajaran Forkopimda Boyolali, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta organisasi di Boyolali ini menghadirkan narasumber pakar hukum tata negara Mohammad Mahfud MD danPengasuh Pondok Pesantren Al-Muayyad Solo, M. Dian Nafi’.

Diskusi dengan tema menangkal radikalisme dan penggunaan isu SARA dalam Pilkada tersebut diharapkan dapat mewujudkan Pilkada yang no SARA, no hoaks, no anarki dan no money politics.

 

Mahfud MD menyampaikan bahwa perbedaan dalam demokrasi merupakan hal pasti. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut meminta semua pihak menyadari bahwa perbedaan diciptakan oleh Tuhan.

“Supaya masing-masing orang menyadari perbedaan itu keniscayaan, tidak mungkin orang disamakan, Tuhan sendiri yang menciptakan. Kita dilarang terpecah belah dan bermusuhan hanya karena perbedaan,” terangnya.

 

Pihaknya menjelaskan terkait radikalisme dapat diatasi dengan dalam hal jangka panjang dan jangka pendek.

“Dengan pencegahan hukum dan keadilan agar terjadi kesejahteraan rakyat, kecukupan ekonomi masyarakat dan pendidikan [dalam] jangka panjang radikalisme tidak ada. Sementara jangka pendek bagi yang melanggar hukum [dilakukan] dengan penindakan ,” terangnya.

Sementara Dian Nafi’ menyampaikan bahwa pilkada menjadi hal yang menyenangkan untuk masyarakat. Hal lain dijelaskan bahwa pilkada hanya untuk lima tahun jadi diminta tidak menjadi pecah belah, menimbulkan persaingan atau saling menghancurkan. Pilkada ini untuk mengadu program dan memilih, sementara yang menang diberi kewenangan untuk menjalankan program dan pemerintahan.

“Pilkada bagian kesenangan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. [Jadi] tanpa intimidasi tanpa menebar kebencian dan SARA,” ungkapnya.

 

Sementara tanggapan Wakil Bupati Boyolali, M. Said Hidayat yang hadir dalam acara tersebut berharap acara ini menjadi dorongan untuk tali persaudaraan atas perbedaaan yang ada.

“Nilai dan semangat menjaga kerukunan diantara kita adalah bagian terpenting. Satu rangkaian rekatnya tali persaudaraan satu sama lain tanpa membawa pengaruh perbedaan yang dan mampu mendorong semangat kita untuk memilih,” terang Wabup Said.

Kategori

Informasi Terbaru

Video Terbaru


Back to Top