LEGISATIF USULKAN RANPERDA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Posted in Informasi
Posted on: July 19th, 2017 Oleh Administrator

BOYOLALI – Perkembangan Kota Boyolali akhir-akhir ini dinilai sangatlah pesat. Atas hal tersebut memunculkan berbagai dampak atau risiko akan tingginya musibah kebakaran. Pemerintah Kabupaten melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), telah memberikan pelayanan yang maksimal saat musibah kebakaran yang terjadi di Boyolali. Permasalahan tersebut bukan hanya tanggung jawab Satpol PP, melainkan seluruh aspek masyarakat juga harus turut membantu agar keadaan kondusif,dan kembali aman.

“Masyarakat diharapkan turut serta dalam pencegahan, penanggulangan ataupun pascamusibah kebakaran,” ungkap Wakil Bupati Boyolali, M. Said Hidayat dalam sambutan singkatnya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Boyolali, Rabu (19/7). Sidang tersebut mengambil agenda Pandangan Umum Fraksi atas enam Ranperda dan Penyampaian Pendapat Bupati atas Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Boyolali tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

Menindaklanjuti Ranperda inisiatif terebut, Pemkab Boyolali sangat menyambut baik, karena melihat urgensi dari musibah tersebut. Perlu adanya rekomendasi dalam penanggulangan bencana tersebut. Salah satu rekomendasi yang disampiakan yakni perlu diaturnya batas ketinggian minimal gapura jalan agar mobil pemadam kebakaran dapat menjangkau lokasi kebakaran. Usulan terhadap tinggi gapura tersebut dibatasi setinggi minimal 3,75 meter.

Selanjutnya sebagai wujud partisipasi warga masyarakat, perlu adanya relawan kebakaran di setiap Desa dan Kecamatan kecamatan, dimaksudkan agar mampu melakukan upaya penanggulangan kebakaran melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan.

Sebagai informasi keenam Ranperda dimaksud yakni Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Peraturan Daerah Nomor 4 Nomor 2014 tentang Irigasi. Kemudian Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Selanjutnya Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; dan yang terakhir Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. (*epn/bet).

Kategori

Informasi Terbaru

Video Terbaru


Back to Top