KETERBUKAAN INFORMASI SEBAGAI ALAT UKUR AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

KETERBUKAAN INFORMASI SEBAGAI ALAT UKUR AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
Posted in Informasi
Posted on: May 10th, 2017 Oleh Administrator
BOYOLALI – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai penyampai informasi kepada publik saat ini sangat penting peranannya. Dalam rangka penguatan peran dan fungsi PPID yang berkomitmen melayani permohonan informasi dari masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Boyolali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Peran PPID dalam Keterbukaan Informasi Publik di Aula Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali Rabu (10/5).
Rakor yang dapat dijadikan alat pengukur akuntabilitas kinerja pemerintah tersebut diikuti peserta petugas PPID masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Boyolali.
“Keterbukaan informasi dijadikan sebagai salah satu tools dalam mengukur akuntabilitas, pelayanan masyarakat hingga upaya pencegahan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme,” terang Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Boyolali, Sarwanto.
Dengan dibukanya akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik – baiknya. Selain itu lanjut Sarwanto, badan publik harus mampu membuang rasa paranoid terhadap keterbukaan informasi publik.
“Namun demikian tidak semua informasi bisa diberikan karena ada beberapa informasi yang dikecualikan,” imbuh Sarwanto.
Informasi dimaksud yakni informasi yang apabila dibuka dapat menghemat proses penegakan hukum, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, serta informasi yang menggangu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, serta informasi pribadi dan yang lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sementara salah satu narasumber, Tubayanu mengatakan PPID pembantu dituntut memiliki tanggung jawab besar dalam penyediaan informasi “PPID pembantu dituntut untuk mempunyai kesadaran serta tanggung jawab yang besar dalam mengawal ketersediaan data atau informasi,” ungkap Tubayanu. Selain itu lanjut Tubayanu, PPID Pembantu juga harus bisa menyediakan data sebelum data itu diminta. Hal tersebut akan memudahkan PPID Pembantu saat nanti ada pemohon yang meminta data atau informasi.
Pada kesempatan tersebut dua narasumber menjadi pembicara dalam kegiatan yang mendukung keterbukaan informasi ini. Dari  Diskominfo Provinsi Jawa Tengah yang diwakili Kabid Statistik, Tubayanu serta dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Zainal Abidin

Kategori

Informasi Terbaru

Video Terbaru


Back to Top