KADES DAPATKAN SOSIALISASI PENGAWASAN DANA DESA

KADES DAPATKAN SOSIALISASI PENGAWASAN DANA DESA
Posted in Informasi
Posted on: August 24th, 2017 Oleh Administrator
 BOYOLALI : Seluruh kepala desa (Kades) khususnya di Boyolali, diperingatkan agar tidak memegang dana untuk desa, baik yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD) maupun dana desa (DD). Sementara itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Boyolali juga ikut mengawal dan mengamankan implementasi dana desa melalui Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).
Peringatan itu disampaikan Kepala Dinas Permasyarakatan dan Desa (Dispermasdes) Boyolali, Purwanto saat memberi materi pada Sosialiasi Dana Desa dan TP4D di Pendopo Ageng Boyolali, Kamis (24/8). Bahkan menurut Purwanto, pihaknya terus memberikan peringatan tersebut kepada para Kades.
“Sesuai ketentuan uang desa harus disimpan oleh bendahara desa melalui rekening desa. Jadi Kades tidak boleh membawa atau memegang dana untuk desa,” tegas dia.
Sementara itu dengan adanya TP4D yang ikut terlibat dalam pengawasan pelaksanaan keuangan desa, Purwanto menyambut positif. Menurut dia, saat ini pengawasan juga sudah dilakukan oleh jajarannya bersama Inspektorat.
“Semakin banyak pihak yang mengawasi jalannya pemerintahan desa maka pelaksanaan kegiatan desa akan lebih tepat sasaran. Selama ini pengawasan kan hanya dari kami dan Inspektorat, dengan adanya TP4D maka pengawasan akan lebih optimal,” kata dia.
Kajari Boyolali, I Zam Zan mengatakan pihaknya turut serta melakukan upaya preventif untuk mencegah adanya penyimpangan dana desa. Terkait ini, pihaknya terus melakukan kegiatan sosialisasi secara langsung ke desa-desa.
Dikatakan Kajari, tujuan TP4D ini untuk melakukan pengawalan pembangunan dana desa. Selain itu TP4D ini dibentuk juga untuk melakukan pendampingan hukum guna meminimalisir atau mencegah potensi tindak pidana yang mungkin muncul berkaitan pelaksanaan kegiatan desa.
Diharapkan, dengan adanya pendampingan ini dapat membantu para Kades dalam mengambil keputusan dan mewujudkan perbaikan birokrasi, sehingga percepatan program-program strategis bisa dilakukan.
“Kami sering dapat informasi, masih ada kendala terkait serapan dana desa. Tetapi sejauh ini belum ada Kades yang datang ke kami untuk konsultasi atau minta pengawalan,” jelas dia.
Di sisi lain, I Zam Zan menegaskan, sesuai instruksi Presiden Jokowi, selama dua tahun kedepan jika ada temuan terkait adanya indikasi penyimpangan, tak langsung diselesaikan secara jalur hukum. Namun, penyelesaian akan dilakukan melalui pembinaan. Di sisi lain, mengantisipasi munculnya kemungkinan penyimpangan tersebut, maka diperlukan tindakan pencegahan supaya anggaran desa bisa terserap maksimal tanpa penyimpangan. (AR)

Kategori

Informasi Terbaru

Video Terbaru


Back to Top