DPRD BENTUK PANSUS GODOK RAPERDA TENTANG HAK KEUANGAN ADMINISTRATIF PIMPINAN & ANGGOTA DPRD

DPRD BENTUK PANSUS GODOK RAPERDA TENTANG HAK KEUANGAN ADMINISTRATIF PIMPINAN & ANGGOTA DPRD
Posted in Informasi
Posted on: June 12th, 2017 Oleh Administrator

BOYOLALI – Senin, (12/7), Kalangan Legislatif Kabupaten Boyolali, membentuk panitia khusus (Pansus) dalam Paripurna kedua yang merupakan tindak lanjut dari Rapat Paripurna pada hari Jum’at (9/6) kemarin, Paripurna kali ini untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD inisiatif dari DPRD Kabupaten Boyolali.

Rapat Paripurna kali ini diikuti oleh Wakil Bupati M. Said Hidayat, Ketua DPRD Paryanto, para Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Forkopinda serta sejumlah Kepala OPD, Camat se Kabupaten Boyolali.

Bertindak sebagai perwakilan eksekutif Wakil Bupati Boyolali M. Said Hidayat, SH dalam sambutannya mengatakan,“Keseimbangan pengelolaan Pemerintah Daerah perlu di tunjang dengan kesejahteraan yang memadahi bagi DPRD hal tersebut diwujudkan dengan salah satunya adalah pengaturan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dimana dengan telah diundangkannyaNomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka regulasi tersebut menjadi pedoman dalam menyusun pengaturan dan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga mampu meningkatkankan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah” Imbuhnya.

Wabup menambahkan, “Dalam Raperda kali ini ada beberapa hal yang perlu di dicermati dan ditindaklanjuti yakni penggunaan dasar hukum Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015, sebagaimana diketahui mekanisme fasilitasi oleh Gubernur Jawa Tengah melalui Biro Hukum Sekda tidak digunakan dan disarankan untuk menambah satu dasar Hukum yakni Perda No. 22 Tahun 2016 tentang tata cara pembentukan Peraturan Daerah; Pengaturan yang mengamalkan Peraturan Meteri Dalam Negeri sebagai mana diatur dalam Pasal 8 ayat 5 bukan kewenanagan dari Pemerintah Daerah sehingga disarankan untuk dihapus; Dalam penentuan pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagai diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2011 diatur dengan Permendagri pada proses pembahasan Raperda diaharapkan Pansus pembahasan dapat melakukan konsoltasi dan koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri mengenai kapan diundangkannya Permendagri tersebut dan bagaimana penganggarannya sehingga diaharapkan Peraturan Daerah (Perda) dan Perautan Bupati (Perbup) sebagai peraturan pelaksana dari Perda dimaksud dapat diterapkan”. Imbuh Wabup

“Sementara Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD diketuai oleh Dwi Adi Agung N, dan sekertaris Agung Supardi dengan beranggotakan dari lima fraksi DPRD Kabupaten Boyolali.

Kategori

Informasi Terbaru

Video Terbaru


Back to Top