DISPERMASDES SIAP DAMPINGI PENERAPAN SISKEUDES

Posted in Informasi
Posted on: May 9th, 2017 Oleh Administrator

BOYOLALI : Dinas Permasyarakatan dan Desa (Dispermasdes) Boyolali siap memberikan pendampingan kepada penyelenggara pemerintahan desa terkait penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes). Pendampingan ini mengingat belum semua pemerintah desa memahami sepenuhnya Siskeudes, yang mulai diterapkan tahun ini.

Kepala Dispermasdes Boyolali, Purwanto, mengakui belum semua penyelenggara pemerintahan desa memahami sepenuhnya penerapan Siskeudesini. Selain baru diterapkan mulai tahun ini, juga diakuinya masih terdapat beberapa kendala, utamanya terkait sumber-sumber dana lain yang belum masuk dalam APBDes.
“Kami siap memberikan pendampingan. Kades maupun perangkat desa yang belum paham, bisa berhubungan langsung dengan Dispermasdes,” ungkap dia, Selasa (9/5).
Selain itu, di tingkat kecamatan menurut Purwanto juga sudah disiagakan petugas terlatih untuk aplikasi Siskeudes. Sehingga pemerintah desa diharapkan intens berkomunikasi untuk penerapan Siskeudes ini.
Dijelaskan Purwanto, penerapan Siskeudes ini akan menjadikan administrasi keuangan desa menjadi lebih baik. Pasalnya, program-program dalam APBDes akan terkunci dalam Siskeudes. Sementara untuk pelaksanaan kegiatan, pengambilan dana tidak bisa dilakukan secara serempak, melainkan bertahap sesuai dengan selesainya setiap kegiatan.
“Dengan langkah ini maka pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan akan lebih cepat selesai untuk pencairan dana kegiatan selanjutnya,” papar dia.
Dengan semakin cepat pertanggungjawaban kegiatan disampaikan, maka menurut Purwanto tertib administrasi di tingkat desa akan menjadi lebih baik. Kondisi ini berkaitan dengan semakin besarnya kucuran dana untuk desa, yang mencapai lebih dari Rp 1 miliar dari dana alokasi desa (ADD) serta dana desa (DD).
Purwanto mengatakan, besarnya dana tersebut jika tidak dikendalikan bisa jadi memunculkan permasalahan terkait penggunaannya. Berkaitan dengan ini, pihaknya meminta agar pemerintah desa tetap hati-hati terutama terhadap implikasi hukum atas penyelenggaraan dana desa tersebut.
“Sehingga perlu dikawal  agar sesuai dengan aturan yang ada, salah satunya melalui Siskeudes,” jelas dia.
Di sisi lain, diakuinya masih ada kendala dengan Siskeudes ini, yakni berkaitan dengan sumber-sumber dana lain yang diterima desa. Misalnya saja bantuan insfrastruktur dari Pemkab ke desa, yang biasanya muncul setelah APBDes ditetapkan.
Menyikapi hal ini, menurut Purwanto dana tersebut baru masuk dalam struktur APBDes perubahan lantaran struktur APBDes sudah terkunci dalam Siskeudes. Meski dimungkinkan pelaksanaan kegiatan mundur setelah APBDes perubahan ditetapkan, namun menurut Purwanto hal tersebut tidak menjadi masalah

Kategori

Informasi Terbaru

Video Terbaru


Back to Top