DIRESPONS POSITIF RENCANA PEMEKARAN TIGA KECAMATAN

DIRESPONS POSITIF RENCANA PEMEKARAN TIGA KECAMATAN
Posted in Pengumuman
Posted on: May 17th, 2017 Oleh Administrator
BOYOLALI : Wacana pemekaran wilayah kecamatan di Boyolali menjadi isu yang cukup lama di masyarakat. Di pemerintahan Bupati Seno Samodro, keinginan masyarakat untuk mendapatkan layanan pemerintahan yang lebih efektif melalui pemekaran kecamatan, direspon positif dan didorong terealisasi.
Pemekaran tersebut meliputi wilayah Kecamatan Musuk, Ampel, Wonosegoro. Kecamatan Musuk dan Ampel akan dimekarkan masing-masing menjadi dua kecamatan dengan masing-masing 10 desa.
Kemudian Kecamatan Wonosegoro dipecah menjadi dua kecamatan. Hanya saja karena Wonosegoro hanya terdiri dari 18 desa, maka satu kecamatan baru akan ditambah dua desa dari wilayah Kecamatan Kemusu.
Kabag Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda Boyolali, Arief Wardianta, menjelaskan bahwa wacana pemekaran ini merupakan usulan yang sudah lama di Boyolali. Pemekaran untuk Kecamatan Musuk, Ampel, dan Wonosegoro dikarenakan wilayahnya yang luas.
Dengan adanya usulan prakarsa pemekaran wilayah dari kecamatan-kecamatan yang bersangkutan, Arief mengatakan pihaknya segera memproses agar cepat terealisasi. Salah satunya berkaitan dengan regulasi dan persoalan administratif lainnya imbas pemekaran.
“Murni usulan dari bawah sejak lama dan Bupati menangkapnya kemudian mendorong agar lebih cepat setelah ada musyawarah desa dan kecamatan masing-masing,” jelas Arief.
Mengenai regulasi, diakui Arief meski PP belum terbit namun hal itu tidak menjadi masalah karena sudah di meja Mendagri. Di sisi lain pihaknya juga sudah melakukan konsultasi ke pemerintah pusat, dan hasilnya berkaitan dengan kondisi Boyolali bisa dilakukan pemekaran. Hanya saja pemekaran tersebut tinggal menunggu penetapan PP tersebut.
Meski demikian, pihaknya berharap pemekaran wilayah tersebut dapat terealisasi tahun ini. Setidaknya ditargetkan Perda pemekaran sudah ditetapkan di akhir tahun, kemudian dilanjutkan dengan eksekusi ketentuan regulasi tersebut. Termasuk di antaranya komunikasi dengan instansi vertikal lainnya berkaitan dengan sejumlah persoalan administratif. Misalnya saja berkaitan dengan sertifikat tanah, data kependudukan, SIM dan STNK, hingga pembentukan organisasi perangkat daerah (OPD) baru berikut kantornya.
“Karena itu juga harus ikut berubah,” imbuh dia. ()

Kategori

Informasi Terbaru

Video Terbaru


Back to Top