DANA DESA, ADMINISTRASI PELAPORAN MASIH JADI KENDALA

DANA DESA, ADMINISTRASI PELAPORAN MASIH JADI KENDALA
Posted in Informasi
Posted on: September 6th, 2017 Oleh Administrator
BOYOLALI : Pengelolaan dana desa (DD) di banyak desa, masih menemui banyak terkendala terutama masalah administrasi pelaporan. Kondisi ini disebabkan masih minimnya sumber daya manusia (SDM) pada pemerintahan desa.
“Masalah administrasi merupakan yang paling utama mengingat tidak dapat dipungkiri masih banyak yang belum menguasai bidang administrasi dalam pengelolaan DD,” ungkap Bupati Boyolali, Seno Samodro, di sela-sela Diseminasi Dana Desa, Optimalisasi Dana Desa Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Desa di Pendopo Ageng Boyolali, Rabu (6/9).
Salah satu upaya menanggulangi kendala ini, Bupati menyatakan pihaknya sudah menugaskan sebanyak 27 pendamping, yang bertugas untuk mengawal kegiatan administrasi dalam pengelolaan DD. Setiap pendamping tersebut mengampu sebanyak tujuh desa.
Di sisi lain, Pemkab Boyolali bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), juga akan menggelar workshop bagi pemerintah desa terkait administrasi dan pelaporan kegiatan dengan DD. Dengan workshop ini menurut Bupati diharapkan pemerintah desa akan lebih optimal dalam mengelola administrasi yang benar sesuai ketentuan.
“Tidak sekedar sosialisasi, tetapi pelatihan langsung supaya mereka benar-benar tahu mengelola dan melakukan administrasi yang benar,” terang Bupati.
Direktur Pembiayaan dan Transfer Nondana Perimbangan pada Kemenkeu, Ubaidi Sucheh Hamidi yang hadir dalam kegiatan tersebut juga mengakui persoalan DD masih sering terjadi khususnya di bidang administrasi di tingkat pemerintahan desa.
Menyikapi ini, pemerintah pusat menurut dia, melalui kementerian terkait turun langsung ke daerah, memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada pemerintah desa berkaitan pengelolaan DD. Dengan cara ini diharapkan pengelolaan DD bias berjalan baik dan menghindarkan terjadinya penyimpangan.
“Salah satunya dengan cara pembelajaran antar desa. Kami undang satu desa yang sudah berhasil mengelola dengan baik untuk sharing dengan desa-desa yang lain,” jelas dia.
Sementara itu berkaitan dengan wacana penyederhanaan pelaporan untuk memudahkan pemerintah desa dalam menyusun administrasi kegiatan, Ubaidi mengatakan masih akan dilakukan kajian apakah kendala itu muncul karena format yang cukup komplek atau karena SDM-nya saja yang belum menguasai. Pasalnya, bagi desa-desa yang sudah mampu, menyatakan menyusun pelaporan dirasa cukup mudah. (AR)

Kategori

Informasi Terbaru

Video Terbaru


Back to Top