BUPATI SIAP BACK UP KPK AWASI OPD BOYOLALI

BUPATI SIAP BACK UP KPK AWASI OPD BOYOLALI
Posted in Headline
Posted on: March 7th, 2017 Oleh Administrator
 BOYOLALI : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang ke Boyolali terkait paparan rencana aksi pencegahan tindak korupsi di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Boyolali, Senin (6/3).

Tim KPK yang terdiri dari Muhammad Najib dan Andika Widiarto itu, juga berdiskusi dengan Bupati Seno Samodro, di Rumah Dinas (Rumdin) Bupati sebelum memantau langsung paparan di sejumlah OPD.
Bupati menyambut positif kedatangan KPK ke Boyolali. Apalagi antara KPK dengan visi Bupati secara substansinya sama, yakni penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Kedatangan KPK diharapkan bisa membantu pengawasan OPD dan jajaran ke bawah.
“Saya back up sepenuhnya, setidaknya supaya pengawasan OPD gregetnya semakin tambah,” ungkap Bupati.
Bahkan Bupati menegaskan, KPK dipersilahkan untuk langsung melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Boyolali tanpa pemberitahuan atau izin. Bupati dengan tegas menyatakan mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi.
Dalam kesempatan itu, menyampaikan tiga usulan ke KPK, antara lain yakni berharap agar pendidikan dan latihan oleh KPK tidak hanya menyasar kepala OPD, melainkan justru pada tingkat Kabid dan Kabag. Alasannya, masa kerja kepala OPD kebanyakan kurang dari 10 tahun sudah pensiun. Sementara untuk Kabid dan Kabag, rentang karir masih panjang.
Kedua, KPK diharapkan bisa mengangkat agen untuk tugas pencegahan korupsi. Hanya saja, agen yang saat ini diambilkan dari kalangan independen, satu sisi cukup bagus karena independen, namun di sisi lain kurang menguasai pemerintahan. Sehingga Bupati mengusulkan agar diangkat agen dari kalangan pensiunan PNS yang kredibel, serta penempatannya nanti di luar daerah asal agar tidak muncul konflik kepentingan.
“Yang ketiga, kami minta audit dari KPK secara langsung. Pasalnya, audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) rata-rata hanya dua kali setahun. Kami sudah minta untuk ditambah frekuensinya, tetapi dari BPK personelnya terbatas. Ternyata dari diskusi tadi, dari KPK pun juga sama,” jelas Bupati.
Saran dari KPK kemudian menurut Bupati, yakni dilakukan penguatan pengawasan, baik di tingkat Inspektorat melalui Lapip dan sebagainya.
Sementara itu, pantauan KPK ke sejumlah OPD, antara lain Inspektorat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), menurut Bupati terkait persiapan diundangnya sejumlah OPD Boyolali ke KPK untuk melakukan paparan rencana aksi, yang akan dijadikan model pencegahan tindak korupsi. Salah satunya yakni model pelayanan perizinan, metode pemeriksaan Inspektorat, LKPJ hingga LHKPN.
“Dengan kedatangan KPK ini, saat ini Boyolali akan menjadi zona integrasi kabupaten bebas korupsi,” tegas Bupati.

Kategori

Informasi Terbaru

Video Terbaru


Back to Top