BUPATI SENO PERSILAKAN APARAT HUKUM TINDAK PENGGUNAAN DANA DESA YANG TAK SESUAI

BUPATI SENO PERSILAKAN APARAT HUKUM TINDAK PENGGUNAAN DANA DESA YANG TAK SESUAI
Posted in Informasi
Posted on: December 5th, 2017 Oleh Administrator

BOYOLALI – Bupati Boyolali, Seno Samodro meminta aparat hukum untuk menindak tegas bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam pengelolaan Dana Desa. Hal tersebut disampaikan dalam Workshop Nasional  Pekan Pengelolaan Keuangan Desa Sekaligus Festival Anggaran dan Pameran Produk Unggulan Desa di Balai Sidang Mahesa, Senin (4/12).

Seno juga menegaskan agar tidak ada kepala desa coba-coba bermain-main dengan anggaran DD. Pasalanya, jika masih ada yang ingin bermain-main, pihaknya tak akan bertanggung jawab. Dia pun mempersilahkan Kejaksaan dan Kepolisian untuk  melakukan langkah hukum terhadap oknum tersebut.

“Pak Jaksa jangan ragu-ragu, tahun depan kalau masih ada sikat,” tegas Seno.

Kegiatan ini merupakan dorongan dari pemerintah daerah untuk menambah wawasan perangkat desa (perdes) dalam melakukan pengelolaan anggaran Dana Desa (DD).

Hadir dalam acara tersebut Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Adi Toegarisman; Irjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ansar Husein; Dirjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendageri) Nata Irawan, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah beserta Kepala Kejaksaan Negeri se-Jawa Tengah, jajaran Forkopimda Kabupaten Boyolali serta Kepala Desa se-Kabupaten Boyolali, dan juga perwakilan Kepada Desa dari beberapa daerah.

Untuk membangun desa, lanjut Seno, kepala desa harus mempunyai target dalam pembangunan desanya masing-masing sehingga program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang kini menjadi fokus Pemerintah Kabupaten.

“Jadi berdasarkan target sesuai masa jabatan masing-masing kepala desa. Sehingga dalam kurun waktu masa jabatannya, program pembangunan desa yang dicanangkan itu bisa selesai,” tutur Seno.

 

Sementara Jampidsus) Kejaksaan Agung, Adi Toegarisman meminta para Kades memanfaatkan keberadaan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan yang ada dimasing-masing daerah.

“Jika TP4 yang telah ada tidak dipergunakan dengan baik, dan nantinya  ada penyimpangan maka akan ditindak dengan tegas,” tegasnya.

 

Penggunaan DD tidak hanya bagaimana menggunakan dan mempertanggungjawabkannya, karena peran struktur desa adalah untuk membangun rakyat indonesia sejahtera.  Pihaknya menyadari adanya, keluhan tentang stigma adanya kriminalisasi, ketakutan penyelenggara proyek terhadap aparat penegak  hukum, yang akhirnya kurangnya penyerapan anggaran.

Kategori

Informasi Terbaru

Video Terbaru


Back to Top