BPBD SUDAH ANTISIPASI BENCANA KEKERINGAN AKIBAT KEMARAU

BPBD SUDAH ANTISIPASI BENCANA KEKERINGAN AKIBAT KEMARAU
Posted in Informasi
Posted on: August 2nd, 2017 Oleh Administrator

BOYOLALI : Bencana kekeringan pada musim kemarau saat ini, sudah diatisipasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah (Jateng). Salah satunya dengan melangsungkan rapat rapat koordinasi (Rakor) terkait antisipasi musim kemarau beberapa waktu lalu.

Rakor yang digelar di Semarang itu, melibatkan jajaran PDAM dari seluruh Jateng, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta dihadiri Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Dalam Rakor tersebut dibahas persiapan untuk segera ditetapkannya status siaga darurat kekeringan di tingkat kabupaten/kota yang ada di Jateng.
“Untuk tingkat provinsi, penetapan status darurat kekeringan di tingkat provinsi sudah sejak Juli 2017 hingga Oktober nanti. Saat ini rata-rata kabupaten/kota yang rawan kekeringan juga sudah mengeluarkan status status siaga darurat kekeringan,” ungkap Kepala BPBD Jateng Sarwa Pramana, saat rapat di Pemkab Boyolali, Rabu (2/8).
Meski diakuinya saat ini masih termasuk musim kemarau basah dan masih ada hujan, namun dengan penetapan status siaga kekeringan ini, dapat dijadikan dasar dana siap pakai dari BNPB. Menurut Sarwa, jatah alokasi anggaran siap pakai tersebut untuk Provinsi Jateng mencapai Rp 8 miliar-9 miliar.
Sarwa mengatakan, setidaknya sudah ada lima kabupaten yang telah menetapkan siaga darurat kekeringan, di antaranya yakni Boyolali. Sedangkan dari pemetaan yang sudah dilakukan di seluruh Jateng, terdapat hampir 317 kecamatan yang rawan kekeringan. Sedangkan di tingkat desa/kelurahan, menurut dia terdapat 1.100-an titik yang rawan. Tindakan antisipasi kekeringan lanjut dia, saat ini sudah dilakukan droping air bersih, di antaranya di wilayah Pemalang, Banyumas, Klaten, dan Wonogiri sudah dimulai.
“Sudah mulai droping tetapi belum signifikan,” kata dia.
Dijelaskannya, kesiapan menghadapi bencana kekeringan di tiap kabupaten/kota di Jateng, rata-rata mengalokasikan 200-300 tangki air bersih. Sementara Pemprov juga mempersiapkan anggaran sekitar Rp 600 juta untuk bantuan air bersih.
Sementara itu di Boyolali, sedikitnya 40 desa di empat kecamatan, yakni Kecamatan Wonosegoro,Cepogo, Kemusu, dan Juwangi, yang sudah mulai kekeringan dan krisis air bersih. Pemkab Boyolali melalui BPBD setempat, sejak 1 Juli kemarin sudah menetapkan status siaga kekeringan.
“Beberapa wilayah memang sudah terdampak kekeringan dan krisis air bersih, tetapi warga masih belum terlalu kekurangan,” terang Kepala BPBD Boyolali, Bambang Sinungharjo.
Dijelaskan Bambang, selama ini di setiap kemarau panjang biasanya ada 42 desa di 6 kecamatan di Boyolali, yang menjadi langganan krisis air bersih. Menyikapi ini, Bambang mengatakan Pemkab Boyolali lebih menekankan pada solusi yang bersifat permanen, di antaranya dengan membangun embung-embung di daerah yang rawan kekeringan.
“Ini lebih permanen sifatnya, seperti membangun embung untuk membantu warga yang kekurangan air,” papar dia.
Bambang menambahkan, untuk penanganan kekeringan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan bupati dan para camat. Sedangkan untuk memenuhi permintaan bantuan air bersih, pihaknya berkoordinasi dengan PDAM, PMI, Bagian Kesra Setda Boyolali, serta Bakorwil II Surakarta. Bambang menambahkan, pihaknya juga sudah mengajukan anggaran sebesar Rp 200 juta ke BNPB Pusat melalui BNPB Provinsi. (AR)

Kategori

Informasi Terbaru

Video Terbaru


Back to Top