BOYOLALI DAPAT TAMBAHAN 20.000 SERTIPIKAT PTSL

BOYOLALI DAPAT TAMBAHAN 20.000 SERTIPIKAT PTSL
Posted in Headline
Posted on: May 29th, 2017 Oleh Administrator

BOYOLALI – Karena dianggap berhasil dalam melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017, Kantor Pertanahan (Kantah) Boyolali diberi tambahan alokasi sebanyak 20.000 sertifikat. Untuk tahun 2017 ini, Boyolali telah memperoleh alokasi sebanyak 17.500 sertifikat yang akan selesai dalam dua hingga tiga bulan ke depan. “17.500 kita sudah dibagikan kepada masyarakat sekitar delapan ribu sertifikat dan akan menyusul by prosses dan by progress maksimal tiga bulan ke depan tuntas,” ungkap Kepala Kantah Boyolali, Wartomo, di Pendopo Gede Kabupaten Boyolali, Senin (29/5).

 PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang belum terdaftar dalam satu wilayah Desa/Kelurahan. “Boyolali dianggap berhasil secara nasional dan diberi kepercayaan dengan tambahan dari Kementerian [ATR/BPN] sebanyak dua puluh ribu sertifikat,” imbuh Wartomo.

 Program yang bertujuan memberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 Lebih lanjut Wartomo menambahkan, adanya penambahan 20 ribu sertifikat ini juga harus dituntaskan di tahun 2017 ini. Untuk itu pihaknya menjalin sinergitas dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk bisa menyukseskan program ini. “Dua puluh ribu itu dilaksanakan pada tahun 2017 dan kalau dihitung hanya 4-5 bulan waktunya,” terang Wartomo.

 Disinggung mengenai langkah percepatan yang akan dilakukan, Wartomo meminta Kades/Lurah untuk bisa memanfaatkannya kesempatan ini semata-mata untuk rakyat. Ia telah mempersiapkan dua langkah agar berhasil dengan menyiapkan tenaga ukur dari pihak swasta berlisensi. “Ada dua hal yang bisa menunjang keberhasilan yakni kesiapan petugas ukur swasta berlisensi yang siap terjun mengingat petugas yang dimiliki hanya sebelas petugas ukur dan kami rasa tidak mungkin tercapai,” tambahnya. Sementara satu tolok ukur lain kesiapan berkas dari pemohon yang dalam hal ini harus disiapkan pihak Desa/Kelurahan.

 Sebagai langkah awal Kades/Lurah diberi waktu selama sepekan untuk mengumpulkan data warga yang akan diajukan sertifikat. “Formulir ini mohon diisi dengan data mengenai pemohon, data C Desa, luas bidang dan batas-batas yang akan menjadi pedoman petugas ukur bekerja,” tegas Wartomo. Pihaknya akan segera menerjunkan petugas ukur jika data dari Desa/Kelurahan sudah siap sepekan kemudian [Senin (5/6) depan].

 Sementara Bupati Boyolali dalam pengarahannya meminta Kades/Lurah untuk ikut mensukseskan program ini. “Saudara [Kades/Lurah] dulu pernah disumpah untuk mengabdi pada masyarakat, dan ini merupakan bentuk pengabdian,” ungkap Bupati Seno. Pada intinya Seno meminta Kades/Lurah harus membantu warga untuk bisa memperoleh sertifikat.

 “Jika total dua puluh ribu sertifikat, jika dirata-rata satu desa ada sekitar sembilan puluh sertifikat,” imbuh Seno. Pihaknya juga meminta Kades/Lurah untuk berhati-hati dalam bekerja sehingga aman secara normatif sehingga tidak melanggar peraturan.

 Meskipun dari pemerintah tidak ada biaya, namun warga memiliki tanggungan untuk biaya patok, materai dan fotokopi berkas. Untuk itu Seno meminta agar dibuat Peraturan Desa (Perdes) yang menjembatani hal tersebut. Mengingat kalau mengurus secara mandiri biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan sertifikat bisa mencapai jutaan rupiah dan sah masuk ke kas negara.

Kategori

Informasi Terbaru

Video Terbaru


Back to Top