ANTISIPASI PERKEMBANGAN PESAT BOYOLALI, PERDA RT / RW DIREVISI

Posted in Informasi
Posted on: July 20th, 2017 Oleh Administrator
BOYOLALI : Pesatnya perkembangan wilayah Boyolali, diantisipasi dengan perlunya revisi Perda tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang ada saat ini. Revisi diperlukan sekaligus mendukung visi Boyolali Pro Investasi oleh Bupati Seno Samodro.
Saat ini, revisi Perda nomor 9 tahun 2011 tentang RTRW Boyolali terus dimatangkan, termasuk penyusunan draf kajian perubahan Perda tersebut. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Boyolali, Nur Kamdani, setelah draf kajian perubahan tersebut selesai dilakukan, segera diajukan ke DPRD untuk pembahasan.
Terkait revisi Perda tersebut, Nur Khamdani mengatakan memungkinkan untuk dilakukan mengingat Perda RTRW yang ada, sudah lebih dari lima tahun. Selain itu pesatnya perkembangan Boyolali menjadi pertimbangan untuk revisi Perda tersebut.
“Selain sudah lebih dari lima tahun, perkembangan investasi di Boyolali terus meningkat pesat sehingga RTRW yang ada perlu direvisi agar selaras dengan perkembangan,” jelas Nur Khamdani.
Revisi Perda tersebut antara lain mengatur jangkauan wilayah industri maupun pariwisata di Boyolali yang diperluas. Dengan perluasan tersebut, kawasan industri maupun pariwisata yang selama ini hanya di beberapa wilayah sesuai RTRW saat ini, nantinya akan semakin luas dan semakin banyak pilihannya.
Saat ini lanjut Nur Khamdani, baru delapan wilayah kecamatan di Boyolali yang sesuai Perda RTRW diizinkan untuk kawasan industri. Padahal, dengan visi Boyolali Pro Investasi, jumlah investor yang masuk ke Boyolali terus meningkat pesat.
Meski dalam draf revisi RTRW tersebut memperluas kawasan industri, namun Nur Khamdani menegaskan kawasan lahan hijau produktif tetap dipertahankan sebagai kawasan pertanian. Langkah ini dilakukan untuk tetap mempertahankan Boyolali sebagai salah satu lumbung beras Jateng.
Lebih lanjut dikatakan Nur Khamdani, saat ini proses kajian dan penyusunan draf revisi Perda RTRW sudah lebih dari 50 persen. Pihaknya menargetkan kajian dan penyusunan tersebut rampung sebelum akhir tahun ini supaya segera dibahas di DPRD dan ditetapkan menjadi Perda. (ARB)

Kategori

Informasi Terbaru

Video Terbaru


Back to Top