ANTISIPASI GRATIFIKASI, BUPATI BATASI SUMBANGAN ASN

ANTISIPASI GRATIFIKASI, BUPATI BATASI SUMBANGAN ASN
Posted in Headline
Posted on: March 31st, 2017 Oleh Administrator

BOYOLALI : Mengantisipasi gratifikasi terutama yang dilakukan atau diterima aparatur negeri sipil (ASN) di Boyolali, Bupati Seno Samodro mengeluarkan peraturan bupati (Perbup) 32 tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemkab Boyolali. Salah satu yang diatur dalam Perbup tersebut yakni tentang pemberian sumbangan ASN.

Sesuai dengan Perbup tersebut, setiap ASN wajib melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau unit pengendalian gratifikasi (UPG), yang menjadi kepanjangan tangan KPK di daerah.

Namun terdapat pengecualian diberlakukan untuk tidak melaporkan pemberian gratifikasi yang diterima. Hal tersebut diatur dan dibatasi nilainya dalam Perbup, yakni pada Pasal 10. Salah satunya yakni pemberian terkait penyelenggaraan pesta pernikahan, aqiqah, upacara adat/agama, dan semacamnya, sumbangan, yang dibatasi maksimal Rp 1 juta per orang per kegiatan.

Selain itu untuk pemberian sumbangan terkait musibah atau bencana yang dialami , juga dibatasi maksimal Rp 1 juta per orang  setiap peristiwa. Sebaliknya jika ASN yang bersangkutan menggelar hajatan, nilai bingkisan atau cinderamata/souvenir juga dibatasi maksimal seharga Rp 1 juta/ pemberian dalam setiap kegiatan.

Di dalam Perbup juga diatur pemberian atas sesama pegawai terkait kegiatan pisah sambut, pensiun, promosi jabatan atau ulang tahun. Pemberian diperbolehkan selama bukan dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya. Nilai bingkisan tersebut dibatasi maksimal Rp 300.000 dengan akumulasi pemberian maksimal Rp 1 juta/tahun/orang yang sama.

“Di dalam Perbup juga diatur pemberian antar sesama rekan kerja, juga dibatasi Rp 500.000/orang /pemberian. Dengan catatan sepanjang tidak diberikan oleh bawahan ke atasan,” Inspektur Inspektorat Boyolali, Masruri, Jumat (31/3).

Terkait pembatasan pemberian sumbangan yang diatur dalam Perbup tersebut, Masruri mengatakan hal itu dilakukan guna mengantisipasi adanya tindak gratifikasi yang dilakukan oleh ASN. Di sisi lain, hal itu juga dilakukan untuk meringankan beban biaya sosial ASN.

Masruri menegaskan, setiap pemberian yang diterima ASN harus dilaporkan kepada KPK atau unit pengendalian gratifikasi (UPG), yang menjadi kepanjangan tangan KPK, kecuali beberapa hal yang sudah diatur di dalam Perbup. Untuk sosialisasi Perbup ini, Masruri mengatakan pihaknya sudah menyebarkan edaran berikut Perbup ini ke masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Sedangkan untuk pengawasan tindak gratifikasi, Maruri menegaskan dilakukan oleh seluruh jajaran. Bahkan pihaknya menjanjikan penghargaan bagi ASN yang berani melaporkan gratifikasi. Penghargaan yang dimaksud antara lain yakni penilaian positif kinerja.

 

Kategori

Informasi Terbaru

Video Terbaru


Back to Top