AGENDA PEMILU, PENANGANAN PELANGGARAN LEBIH EFEKTIF

AGENDA PEMILU, PENANGANAN PELANGGARAN LEBIH EFEKTIF
Posted in Informasi
Posted on: November 9th, 2017 Oleh Administrator

BOYOLALI : Penanganan laporan pelanggaran atau pidana Pemilu mendatang akan lebih efektif dan komprehensif dibandingkan periode-periode agenda pemilihan umum sebelumnya.

Sesuai dengan UU Pemilu yang baru, laporan atau perkara yang masuk ke Panwaslu akan langsung ditangani penyidik dari kepolisian dan kejaksaan yang tergabung di dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Demikian disampaikan Ketua Panwaslu Boyolali, Taryono, di sela-sela rapat koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat terkait Pemilu, Kamis (9/11/2017). Menurut dia, sesuai dengan UU Pemilu yang baru, dalam struktur Gakkumdu nantinya akan ada penyidik baik dari kepolisian maupun kejaksaan. Para penyidik ini berkoordinasi langsung di bawah Gakkumdu, sehingga keberadaan penyidik ini tugasnya melekat dengan tugas Panwaslu.

“Ini akan lebih menguatkan penindakan yang dilakukan Panwaslu. Dengan sistem baru ini nantinya begitu ada laporan atau perkara yang masuk bisa langsung ditangani oleh Gakkumdu, sehingga penanganan akan lebih efektif dan komprehensif karena sejak awal melibatkan penyidik dari kepolisian dan kejaksaan,” ungkap Taryono.

Berbeda dengan sistem sebelumnya, jika ada laporan pelanggaran atau perkara Pemilu, langkah pertama yang dilakukan masih di tingkat penanganan dan klarifikasi oleh Panwaslu baru kemudian hasilnya diteruskan ke Gakkumdu. Dijelaskan Taryono, sistem baru ini untuk merespon dan memperbaiki lemahnya penindakan oleh Panwaslu.

Lebih lanjut dijelaskan Taryono, komposisi Gakkumdu nantinya terdiri dari tiga ketua Gakkumdu, yakni dari Divisi Penindakan Panwaslu, Kasatreskrim dari kepolisian, dan Kasipidum dari kejaksaan. Sedangkan anggotanya antara lain dari penyidik kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan penanggung jawab ketua Panwaslu, Kapolres, dan Kejari.

Berkaitan dengan pengawasan jalannya Pemilu, Taryono mengatakan rapat koordinasi bersama dengan berbagai elemen masyarakat seperti Ormas, pondok pesantren, Parpol, maupun elemen masyarakat lainnya, perlu diselenggarakan untuk mendorong masyarakat lebih berperan aktif dalam pengawasan agenda Pemilu. Salahsatunya kata Taryono yakni terkait pelaporan jika terjadi pelanggaran. Di sisi lain, elemen masyarakat ini diharapkan juga aktif ikut menyosialisasikan Pemilu yang demokratis. (ARB)

Kategori

Informasi Terbaru

Video Terbaru


Back to Top