976 ASN TERIMA KENAIKAN PANGKAT

976 ASN TERIMA KENAIKAN PANGKAT
Posted in Informasi
Posted on: April 6th, 2017 Oleh Administrator

BOYOLALI – Sebagai salah satu bentuk penghargaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali menyerahkan sebanyak 976 Aparatur Sipil Negara (ASN) menerima Surat Keputusan Kenaikan Pangkat (SK-KP) untuk periode April 2017. Disampaikan Kepala Bidang Penataan dan Pengembangan Karier Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Kabupaten Boyolali, Suratno, di Aula BKP2D, Selasa (4/4) dalam acara penyerahan SK KP bagi ASN di lingkungan Pemkab Boyolali. Pemberian KP ini merupakan sebuah penghargaan atas prestasi kinerja pegawai. “Untuk dipahami KP ini bukan merupakan hak ASN tapi sebuah penghargaan dari pemerintah yang berkaitan dengan kinerja,” terang Suratno.

 Selanjutnya Suratno menambahkan, setelah diterimanya KP, ASN yang bersangkutan dituntut untuk meningkatkan etos kerja, kinerja, disiplin dan loyalitas. Selain itu pihaknya juga berharap pegawai bisa membuat inovasi dan menunjukkan dedikasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Pegawai dituntut meningkatkan kapasitas untuk mewujudkan kinerja pemerintah sebagai lembaga pelayanan publik dan pelaksana pembangunan.

 Menyinggung proses pemberkasan KP ini, Suratno menerangkan, BKP2D Boyolali berkomitmen tidak memungut biaya sesuai arahan Bupati Boyolali. Kebijakan seperti itu diambil karena tidak dipungkiri di beberapa daerah dimungkinkan memungut biaya untuk pengurusan KP. “Alhamdulillah di Boyolali pengurusan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bahkan ijin belajar tidak ada pungutan sepeserpun,” tegas Suratno.

 Dari 976 pegawai yang akan menerima KP, baru 200an yang diserahkan. Sisanya akan diserahkan secara bertahap. Hal itu dikarenakan masih menjalani proses verifikasi yang masih belum selesai. “Masih terdapat SK dalam proses verifikasi di BKN Regional I Yogyakarta maupun di BKD Provinsi,” imbuh Suratno.

 Selain itu pihaknya mengingatkan seorang menjadi ASN secara otomatis masuk dalam sistem. Hal ini dimaksudkan pegawai mau tidak mau harus tunduk pada perangkat hukum secara otomatis.

Kategori

Informasi Terbaru

Video Terbaru


Back to Top